Kumpulan Opini Politik

Mempersoalkan (RUUK) Yogyakarta

Oleh: Pangi Syarwi

Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentuk dari sekumpulan daerah dengan beragam latar belakang  pembentukannya. Oleh karena itu, sejak awal pendiri negeri ini mengakui ada kekhususan atau keistimewaan  daerah-daerah yang diakui konstitusi Kompas,    (6 /12/2010).

Sampai pemerintahan Orde Baru, semula hanya ada tiga daerah khusus/istimewa, ibu kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Asal usul, latar belakang  dan kesejarahan ketiga daerah itu berbeda, namun yang jelas diakui oleh Negara. Setelah era reformasi  selain terjadi perubahan nama untuk daerah istimewa Aceh, daerah khusus pun bertambah, dengan diakuinya otonomi khusus untuk Papua. Polemik sistem monarki dalam sistem pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tampaknya memecah sikap masyarakat, masih terpisah cukup diametral, dan secara umum opini publik cenderung menerima kesepakatan sifat kekhususan yang dimilki oleh Propinsi DIY.

Komplikasi Monarki

Lebih dari tiga perempat responden yang tinggal di DIY (88,6 persen) memilih penetapan Sultan sebagai  Gubernur ketimbang melalui jalur pemilihan kepala daerah secara langsung (hasil Survey jejak pendapat kompas 1-3 Desember 2010). Ada juga hasil survai yang menyebutkan 71 persen warga Yogyakarta mendukung pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung.  Menurut penulis  survai tidak juga bisa dijadikan rujukan, ada yang direkayasa untuk kepentingan politik yang begitu kental dibelakangnya.

Menurut hemat penulis, ini menunjukkan bahwa rakyat di Yogyakarta menginginkan pemilihan Gubernur Yogyakarta tidak perlu dipilih secara langsung,  namun yang jelas kita meski harus memahami dampak positif dan negatif dari berbagai segi sudut pandang. Dampak positifnya adalah terhindar dari biaya pemilu yang mahal, dan menghindari dari money politik, sebab demokrasi terkadang dengan segala cacat bawaannya juga tidak melahirkan pemimpin yang berkualitas, karena demokrasi relatif dimenangkan oleh elit yang banyak jumlah uang di rekeningnya. Namun segi negatifnya, ketika Sultan atau Gubernur terlibat dengan kasus korupsi,  ini tentu akan menjadi persoalan baru, juga mengenai pergantian kekuasaan ketika anaknya tidak ada atau masih kecil maka ini juga jadi masalah bagi Sultan selanjutnya.

Dalam konstitusi hasil perubahan, daerah khusus/istimewa itu tetap diakui dan disebutkan meskipun dalam pasal yang berbeda. Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 berbunyi,” Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Walaupun demikian pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, hasil perubahan tahun 2000 menyebutkan,” Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing kepala daerah pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Ini juga terjadi permasalahan hari ini ketika Walikota di DKI Jakarta tidak dipilih secara langsung hanya ditunjuk,  penulis menyarankan UU pasal 18 Ayat 4 perlu kembali di revisi mengenai daerah istimewa dan khusus tidak perlu dipilih secara langsung.

Keselarasan

Dalam pidato menyikapi perkembangan sikap publik terkait dengan RUU Keistimewaan DIY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan perlu menempatkan peran penting  Sultan dan Paku Alam  dalam konteks kepemimpinan DIY, meski demikian RUU keistimewaan yang diajukan pemerintah ke DPR secara substantif tidak beranjak dari  posisi hukum semula, yakni menempatkan Sultan-Paku Alam sebagai paradhnya dan Gubernur dipilih secara langsung. Amanat konstitusi dan perundangan turunan menjadi dalil hukum tata negara yang menurut pemerintah harus dijalankan secara konsisten.

Dalam konteks demikian, apalagi didukung fakta berjalannya sistem demokrasi di DIY, sulit untuk mengharapkan munculnya stand position  publik DIY, bagaimana pun, bagi publik DIY, esensi demokrasi seperti penghormatan pluralisme, HAM, akuntabiltas berjalan sesuai dengan tujuan kesejahteraan  berjalan selaras dan tidak ada masalah, artinya adalah, selama ini relatif tidak ada masalah dengan DIY sejak kemerdekaan Republik ini berdiri. Namun yang menjadi persoalan adalah terjadi kegelisahan  oleh pusat, padahal kita telah otonomi daerah, jangan pusat kembali terjebak dengan kekuasaan yang sentralistik, tentu ada penghormatan terhadap nilai-nilai variasi lokal yang meskinya dihormati, intinya selama ini DIY dengan kesultanannya  aman-aman saja tidak ada masalah selama ini.

Pemakzulan Sultan

Ada yang mengangap bahwa wacana keistimewaan Yogyakarta merupakan pengalihan isu korupsi Gaayus Tambunan dan penjualan perusahaan Krakatau, kalau ini benar tentu  ini pengalihan yang berhasil, karena media cetak maupun televisi meliputnya secara gencar, namun saya melihat lebih jauh  bahwa yang sebenarnya terjadi adalah upaya pemakzulan Sultan Yogyakarta.

Persoalan ini menghangat justru karena diangakatnya oleh Susilo Bambang Yudhoyono dihadapan pers pada 24 November 2010. Pidato itu kikecam oleh banyak orang, seakan-akan mempertentangkan antara Monarki dengan demokrasi, Presiden kembali menjelaskan kasus tersebut pada 2 Desember 2010, secara pribadi ia mengangap bahwa sampai 5 Tahun kedepan Sultan Hemengkuwono sosok yang tepat sebagai Gubernur DIY.

Semoga permasalahan RUU ini cepat selesai dan tuntas, jangan habis energi elit kita menyelesaikan permasalahan ini, sementara itu juga belum tentu baik dan belum tentu buruk bagi Yogyakarta apakah Gubernur dipilih secara langsung atau  yang seperti sekarang, yang jelas bagaimana kemudian rakyat Yogyakarta sejahtera. Indonesia masih banyak yang harus di fokuskan terutama masalah korupsi di negeri ini yang membuat rakyat menderita dan tertindas.

Penulis adalah Tenaga Ahli  Anggota DPD RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s